P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Barat

Hari gini masih belum selesai bikin SPT nya ?
Jangan khawatir .. besok Sabtu kantor pajak se Indonesia buka untuk menerima SPT Tahunan. Minggu libur dan bahkan Senin besok  buka sampai jam 19.00 alias ampe jam 7 malem ..!
Nih pengumumannya.
Jadi jangan lupa ya … ingak..ingak.. ting ! ;) 

Salah satu pasal yang mendapat perhatian besar dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang KUP (RUU KUP) adalah tentang Tax Amnesti atau Pengampunan Pajak. Dan ketika Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang diminta kalangan usaha. Meski belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.

Apa dan bagaimana Sunset Policy ini ?

Pasal 37A selengkapnya adalah sebagai berikut :

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 37A
Ayat (1)
Cukup jelas.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Penjelasan Pasal 37A
Ayat (2)
Cukup jelas.

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis pengampunan pajak yaitu :

1. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Atas Pembetulan SPT Tahunan
   
   Diatur lebih lanjut dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor  : 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008.
                
   Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu :
   a. Untuk semua Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi ; dan
   b. Yang telah memiliki NPWP ; dan
   c. Hanya SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 ; dan
   d. Mengakibatkan PPh Yang Masih Harus Dibayar menjadi lebih besar; dan
   e. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum pembetulan ; dan
   f. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2008;
                                                                    
   Catatan :
   Meskipun jenis pengampunan yang diberikan berupa pengurangan atau penghapusan tetapi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 disebutkan bahwa sanksi bunga atas pembetulan SPT Tahunan di atas DIHAPUSKAN, bukan dikurangkan.
                                                                
   Dalam hal syarat-syarat di atas tidak dipenuhi maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 UU KUP, yaitu bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
    
2. Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pajak Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Untuk Tahun Pajak Sebelum Diperoleh NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
    
   Diatur lebih lanjut dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :  18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008. 
                                                
   Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu :
   a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ; dan
   b. Yang belum memiliki NPWP ; dan
   c. Secara sukarela mendaftarkan diri memperoleh NPWP dalam tahun 2008 ; dan
   d. Untuk SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2008 ; dan
   e. Mengakibatkan adanya PPh Yang Masih Harus Dibayar ; dan
   f. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum menyampaikan SPT Tahunan ; dan
   g. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2009;
    
   Catatan :
   Dalam hal syarat-syarat di atas tidak dipenuhi maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU KUP tentang Pemberian, Pengukuhan, dan Penghapusan NPWP.
                                                                   
   Pasal 37 A UU KUP juga memberikan jaminan “tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali :
   a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar , sesuai pasal 29 UU KUP.
   b. atau menyatakan lebih bayar, sesuai pasal 17 UU KUP.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 menyebutkan bahwa pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Efektif atau tidaknya program Sunset Policy ini akan terlihat dari tercapai tidaknya penerimaan pajak di tahun 2008 yang ditargetkan dalam APBN 2008 sebesar Rp 591,98 triliun dan peningkatan tax ratio di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007.

Ada seorang tukang cukur tua yang baik hati disebuah kota di United States.
Suatu hari seorang penjual bunga datang kepadanya untuk memotong rambut. Selesai potong rambut,dia bermaksud membayar tetapi tukang cukur menjawab : “Maaf, saya tidak dapat menerima uang dari mu. Saya melakukan pelayanan”. Si penjual bunga sangat gembira dan meninggalkan tukang cukur tersebut.
Pada keesokan paginya, ketika si tukang cukur membuka toko, ada sebuah kartu ucapan terima kasih dan selusin bunga mawar yang telah menanti di depan pintu.

Berikutnya, seorang polisi juga datang untuk potong rambut dan dia pun bermaksud membayar setelah selesai dipotong rambutnya. Tetapi, si tukang cukur pun menjawab :”Maaf, saya tidak dapat menerima uang dari mu. Saya melakukan pelayanan”. Si polisi pun sangat gembira dan meninggalkan tukang cukur tersebut.
Pada keesokan paginya,ketika si tukang cukur membuka toko, ada sebuah kartu ucapan terima kasih dan selusin donat yang telah menanti didepan pintu.

Di hari berikutnya datanglah seorang software engineer dari Indonesia untuk potong rambut, ketika dia hendak membayar, si tukang cukur pun menjawab : “Maaf, saya tidak dapat menerima uang dari mu. Saya melakukan pelayanan”. Si software engineering dari Indonesia pun amat sangat gembira dan meninggalkan tukang cukur tersebut.
Pada keesokan paginya, ketika si tukang cukur membuka toko, .. coba tebak !!! apa yang tukang cukur temukan di depan pintu ?????????????????????????

Dapatkah kamu menebaknya ???????????
Apakah kamu belum tau jawabannya????????????
Ayo. Berfikirlah seperti orang indonesia …..!!!!!!
Ok!!!!! OK!!!!!!!!!!!!!!!

Selusin orang Indonesia telah menunggu untuk potong rambut …
GRATIS !!!!!!!!! Hehehehehe……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cerita di atas tentu bukan semata-mata karena “gratis” maka banyak orang yang mengantri di depan pintu si tukang cukur tadi tetapi konsep “dilayani dengan tulus”-lah penyebabnya.

Konsep yang sama berusaha di adopsi di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat khususnya dan di TPT-TPT kantor pajak lain pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa TPT merupakan pintu depan KPP. Wajah TPT adalah wajah KPP dan wajah KPP mencerminkan wajah DJP. Kenyataan inilah yang mendorong peningkatan nilai tambah suatu TPT yang bukan hanya menjadi tempat untuk menerima surat dan laporan SPT Wajib Pajak tetapi juga sarana untuk berkomunikasi dan menyampaikan hal-hal baru berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Suatu tempat dimana pelayanan yang akan di kedepankan.

Beberapa perubahan telah di coba dilakukan, baik SDM petugas maupun sarana prasarana di TPT.

Peningkatan SDM

Sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan Wajib Pajak, petugas TPT perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik selain keahlian di bidang perpajakan. Kemampuan komunikasi yang baik meliputi kemampuan verbal dan sikap laku yang selaras dengan tujuan TPT. Bagaimana menghadapi Wajib Pajak yang sedang marah, bagaimana cara bertegur sapa, cara berjabat tangan, sikap duduk, bagaimana tersenyum, dan cara menerima menerima telepon adalah beberapa cara yang diajarkan dalam rangka peningkatan kemampuan ini.

Kanwil DJP Jakarta Barat sendiri telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan ini, salah satunya dengan mengundang pihak Bank Mandiri, yang terpilih sebagai Costumer Service Terbaik No.2 di tahun 2006, pada tanggal 5 sd 8 November 2007 lalu. Pelatihan yang diberi nama Pelatihan Pelayanan Prima ini memang membuka mata bahwa pelayanan di KPP masih jauh dari sebutan pelayanan yang ideal. Akan tetapi pelatihan ini mengajarkan bahwa kita bisa, mampu, dan mau untuk berubah menjadi yang lebih baik.

Peningkatan kemampuan di bidang perpajakan juga dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai In House Training, baik tentang peraturan terbaru juga mengenai beberapa hal yang sedang in di masyarakat. Pelatihan tentang UU KUP yang baru, PBB dan Laporan Keuangan juga dibekalkan. Konsep pelatihan pun diubah menjadi Adult Learning Program (ALP) dimana pelatihan bukan menjadi komunikasi searah tetapi komunikasi dua arah yang hidup baik antar peserta (trainee) maupun dengan trainer nya. Model pelatihan ini membuat semua peserta terbiasa untuk berkomunikasi dan mendengarkan.

Peningkatan SDM juga diimbangi dengan pengaturan jadwal TPT dimana jadwal TPT dicantumkan dengan jelas di ruang TPT dari jam 07.30 sd 16.30 waktu setempat, saat jam istirahat pelayanan tetap dilaksanakan dengan pengaturan secara bergiliran petugas TPT yang beristirahat, dan menambah jumlah petugas saat TPT sedang ramai. Dan bukan hanya itu saja, busana petugas TPT pun diatur supaya indah untuk dilihat dan menunjukkan bahwa kita serius dalam bekerja.

Peningkatan Sarana

TPT yang kotor dan ketiadaan petunjuk pelayanan apa yang diberikan tentu menyulitkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, apalagi mau menuntut hak-haknya. Sarana penunjang di TPT bukan hanya untuk petugas tetapi juga untuk Wajib Pajak yang datang melapor atau berkonsultasi. Sehingga diharapkan sebuah TPT merupakan suatu tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi dan ditempati.

Beberapa hal yang menjadi standar sarana di TPT adalah :

• Sistem Antrian (Mesin Quering Number),
• Layar Sentuh (Touch Screen),
• Help Desk. Petugas Help Desk adalah Account Representative atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
• Papan Informasi (Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak,Tulisan “Semua Pelayanan Pajak Tidak Dipungut Biaya”,Dilarang Merokok,Jadwal Pelayanan TPT,dll),
• Kotak saran
• Kotak Leaflet/Brosur
• Tempat Koran/Majalah
• Papan nama petugas
• Dispenser dan gelasnya
• Televisi/Layar

Meski di beberapa TPT masih belum memenuhi standar sarana TPT seperti di atas, namun perubahan itu sudah mulai terlihat. Beberapa Wajib Pajak yang di survey mengatakan bahwa TPT sekarang telah banyak berubah, terutama dari segi fisik gedung, lebih nyaman, lebih dingin, dan lebih jelas pengaturannya. Yang masih menjadi kendala adalah lambatnya komputer dan sistem yang terkadang masih sering hang, tambahnya.

Sarana yang baik tanpa sistem komputerisasi yang bagus tentu sia-sia. Dan untuk itulah telah diupayakan adanya TPT offline di tiap KPP sehingga kendala lambatnya sistem komputerisasi seperti yang dikeluhkan Wajib Pajak dapat disiasati. Dan upaya perbaikan tentu akan tetap terus dilakukan.

Suatu sistem akan berjalan dengan baik bila seluruh komponen dalam yang sistem tersebut saling mendukung. Demikian halnya dalam pelayanan khususnya pelayanan di TPT. Setelah sarana dicukupi dan petugas dibekali dengan kemampuan maka dituntut kerja sama komponen yang lain yaitu Wajib Pajak. Wajib Pajak yang mendukung sistem tersebut dapat dengan cara menjaga kebersihan TPT, mengikuti alur berkas pelaporan sesuai dengan petunjuk dan menggunakan query number dari pada menerobos antrian. Juga dengan cara memberikan perhatian dan saran perbaikan agar sistem dapat berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih effisien.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi telah ditetapkan 35 Standard Operating Procedures (SOP) layanan unggulan di lingkungan Departemen Keuangan dimana sebanyak 8 SOP layanan unggulan untuk diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007.

P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Barat dalam upaya sosialisasi tersebut telah melakukan himbauan ke KPP agar persyaratan 8 layanan ungulan tersebut dapat diketahui oleh Wajib Pajak dengan menempelkannya dalam TPT sehingga mudah terlihat.

Adapun 8 layanan unggulan dan persyaratannya adalah sebagai berikut :

Keep reading →