Hari gini masih belum selesai bikin SPT nya ?
Jangan khawatir .. besok Sabtu kantor pajak se Indonesia buka untuk menerima SPT Tahunan. Minggu libur dan bahkan Senin besok  buka sampai jam 19.00 alias ampe jam 7 malem ..!
Nih pengumumannya.
Jadi jangan lupa ya … ingak..ingak.. ting !  

Apa dan bagaimana Sunset Policy ini ?

Pasal 37A selengkapnya adalah sebagai berikut :

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 37A
Ayat (1)
Cukup jelas.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Penjelasan Pasal 37A
Ayat (2)
Cukup jelas.

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis pengampunan pajak yaitu :

1. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Atas Pembetulan SPT Tahunan
   
   Diatur lebih lanjut dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor  : 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008.
                
   Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu :
   a. Untuk semua Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi ; dan
   b. Yang telah memiliki NPWP ; dan
   c. Hanya SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 ; dan
   d. Mengakibatkan PPh Yang Masih Harus Dibayar menjadi lebih besar; dan
   e. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum pembetulan ; dan
   f. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2008;
                                                                    
   Catatan :
   Meskipun jenis pengampunan yang diberikan berupa pengurangan atau penghapusan tetapi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 disebutkan bahwa sanksi bunga atas pembetulan SPT Tahunan di atas DIHAPUSKAN, bukan dikurangkan.
                                                                
   Dalam hal syarat-syarat di atas tidak dipenuhi maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 UU KUP, yaitu bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
    
2. Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pajak Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Untuk Tahun Pajak Sebelum Diperoleh NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
    
   Diatur lebih lanjut dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :  18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008. 
                                                
   Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu :
   a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ; dan
   b. Yang belum memiliki NPWP ; dan
   c. Secara sukarela mendaftarkan diri memperoleh NPWP dalam tahun 2008 ; dan
   d. Untuk SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2008 ; dan
   e. Mengakibatkan adanya PPh Yang Masih Harus Dibayar ; dan
   f. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum menyampaikan SPT Tahunan ; dan
   g. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2009;
    
   Catatan :
   Dalam hal syarat-syarat di atas tidak dipenuhi maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU KUP tentang Pemberian, Pengukuhan, dan Penghapusan NPWP.
                                                                   
   Pasal 37 A UU KUP juga memberikan jaminan “tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali :
   a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar , sesuai pasal 29 UU KUP.
   b. atau menyatakan lebih bayar, sesuai pasal 17 UU KUP.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 menyebutkan bahwa pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Efektif atau tidaknya program Sunset Policy ini akan terlihat dari tercapai tidaknya penerimaan pajak di tahun 2008 yang ditargetkan dalam APBN 2008 sebesar Rp 591,98 triliun dan peningkatan tax ratio di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007.

Ada seorang tukang cukur tua yang baik hati disebuah kota di United States.
Suatu hari seorang penjual bunga datang kepadanya untuk memotong rambut. Selesai potong rambut,dia bermaksud membayar tetapi tukang cukur menjawab : “Maaf, saya tidak dapat menerima uang dari mu. Saya melakukan pelayanan”. Si penjual bunga sangat gembira dan meninggalkan tukang cukur tersebut.
Pada keesokan paginya, ketika si tukang cukur membuka toko, ada sebuah kartu ucapan terima kasih dan selusin bunga mawar yang telah menanti di depan pintu.

Berikutnya, seorang polisi juga datang untuk potong rambut dan dia pun bermaksud membayar setelah selesai dipotong rambutnya. Tetapi, si tukang cukur pun menjawab :”Maaf, saya tidak dapat menerima uang dari mu. Saya melakukan pelayanan”. Si polisi pun sangat gembira dan meninggalkan tukang cukur tersebut.
Pada keesokan paginya,ketika si tukang cukur membuka toko, ada sebuah kartu ucapan terima kasih dan selusin donat yang telah menanti didepan pintu.

Di hari berikutnya datanglah seorang software engineer dari Indonesia untuk potong rambut, ketika dia hendak membayar, si tukang cukur pun menjawab : “Maaf, saya tidak dapat menerima uang dari mu. Saya melakukan pelayanan”. Si software engineering dari Indonesia pun amat sangat gembira dan meninggalkan tukang cukur tersebut.
Pada keesokan paginya, ketika si tukang cukur membuka toko, .. coba tebak !!! apa yang tukang cukur temukan di depan pintu ?????????????????????????

Dapatkah kamu menebaknya ???????????
Apakah kamu belum tau jawabannya????????????
Ayo. Berfikirlah seperti orang indonesia …..!!!!!!
Ok!!!!! OK!!!!!!!!!!!!!!!

Selusin orang Indonesia telah menunggu untuk potong rambut …
GRATIS !!!!!!!!! Hehehehehe……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cerita di atas tentu bukan semata-mata karena “gratis” maka banyak orang yang mengantri di depan pintu si tukang cukur tadi tetapi konsep “dilayani dengan tulus”-lah penyebabnya.

Konsep yang sama berusaha di adopsi di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat khususnya dan di TPT-TPT kantor pajak lain pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa TPT merupakan pintu depan KPP. Wajah TPT adalah wajah KPP dan wajah KPP mencerminkan wajah DJP. Kenyataan inilah yang mendorong peningkatan nilai tambah suatu TPT yang bukan hanya menjadi tempat untuk menerima surat dan laporan SPT Wajib Pajak tetapi juga sarana untuk berkomunikasi dan menyampaikan hal-hal baru berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Suatu tempat dimana pelayanan yang akan di kedepankan.

Beberapa perubahan telah di coba dilakukan, baik SDM petugas maupun sarana prasarana di TPT.

Peningkatan SDM

Sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan Wajib Pajak, petugas TPT perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik selain keahlian di bidang perpajakan. Kemampuan komunikasi yang baik meliputi kemampuan verbal dan sikap laku yang selaras dengan tujuan TPT. Bagaimana menghadapi Wajib Pajak yang sedang marah, bagaimana cara bertegur sapa, cara berjabat tangan, sikap duduk, bagaimana tersenyum, dan cara menerima menerima telepon adalah beberapa cara yang diajarkan dalam rangka peningkatan kemampuan ini.

Kanwil DJP Jakarta Barat sendiri telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan ini, salah satunya dengan mengundang pihak Bank Mandiri, yang terpilih sebagai Costumer Service Terbaik No.2 di tahun 2006, pada tanggal 5 sd 8 November 2007 lalu. Pelatihan yang diberi nama Pelatihan Pelayanan Prima ini memang membuka mata bahwa pelayanan di KPP masih jauh dari sebutan pelayanan yang ideal. Akan tetapi pelatihan ini mengajarkan bahwa kita bisa, mampu, dan mau untuk berubah menjadi yang lebih baik.

Peningkatan kemampuan di bidang perpajakan juga dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai In House Training, baik tentang peraturan terbaru juga mengenai beberapa hal yang sedang in di masyarakat. Pelatihan tentang UU KUP yang baru, PBB dan Laporan Keuangan juga dibekalkan. Konsep pelatihan pun diubah menjadi Adult Learning Program (ALP) dimana pelatihan bukan menjadi komunikasi searah tetapi komunikasi dua arah yang hidup baik antar peserta (trainee) maupun dengan trainer nya. Model pelatihan ini membuat semua peserta terbiasa untuk berkomunikasi dan mendengarkan.

Peningkatan SDM juga diimbangi dengan pengaturan jadwal TPT dimana jadwal TPT dicantumkan dengan jelas di ruang TPT dari jam 07.30 sd 16.30 waktu setempat, saat jam istirahat pelayanan tetap dilaksanakan dengan pengaturan secara bergiliran petugas TPT yang beristirahat, dan menambah jumlah petugas saat TPT sedang ramai. Dan bukan hanya itu saja, busana petugas TPT pun diatur supaya indah untuk dilihat dan menunjukkan bahwa kita serius dalam bekerja.

Peningkatan Sarana

TPT yang kotor dan ketiadaan petunjuk pelayanan apa yang diberikan tentu menyulitkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, apalagi mau menuntut hak-haknya. Sarana penunjang di TPT bukan hanya untuk petugas tetapi juga untuk Wajib Pajak yang datang melapor atau berkonsultasi. Sehingga diharapkan sebuah TPT merupakan suatu tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi dan ditempati.

Beberapa hal yang menjadi standar sarana di TPT adalah :

• Sistem Antrian (Mesin Quering Number),
• Layar Sentuh (Touch Screen),
• Help Desk. Petugas Help Desk adalah Account Representative atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
• Papan Informasi (Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak,Tulisan “Semua Pelayanan Pajak Tidak Dipungut Biaya”,Dilarang Merokok,Jadwal Pelayanan TPT,dll),
• Kotak saran
• Kotak Leaflet/Brosur
• Tempat Koran/Majalah
• Papan nama petugas
• Dispenser dan gelasnya
• Televisi/Layar

Meski di beberapa TPT masih belum memenuhi standar sarana TPT seperti di atas, namun perubahan itu sudah mulai terlihat. Beberapa Wajib Pajak yang di survey mengatakan bahwa TPT sekarang telah banyak berubah, terutama dari segi fisik gedung, lebih nyaman, lebih dingin, dan lebih jelas pengaturannya. Yang masih menjadi kendala adalah lambatnya komputer dan sistem yang terkadang masih sering hang, tambahnya.

Sarana yang baik tanpa sistem komputerisasi yang bagus tentu sia-sia. Dan untuk itulah telah diupayakan adanya TPT offline di tiap KPP sehingga kendala lambatnya sistem komputerisasi seperti yang dikeluhkan Wajib Pajak dapat disiasati. Dan upaya perbaikan tentu akan tetap terus dilakukan.

Suatu sistem akan berjalan dengan baik bila seluruh komponen dalam yang sistem tersebut saling mendukung. Demikian halnya dalam pelayanan khususnya pelayanan di TPT. Setelah sarana dicukupi dan petugas dibekali dengan kemampuan maka dituntut kerja sama komponen yang lain yaitu Wajib Pajak. Wajib Pajak yang mendukung sistem tersebut dapat dengan cara menjaga kebersihan TPT, mengikuti alur berkas pelaporan sesuai dengan petunjuk dan menggunakan query number dari pada menerobos antrian. Juga dengan cara memberikan perhatian dan saran perbaikan agar sistem dapat berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih effisien.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi telah ditetapkan 35 Standard Operating Procedures (SOP) layanan unggulan di lingkungan Departemen Keuangan dimana sebanyak 8 SOP layanan unggulan untuk diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007.

P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Barat dalam upaya sosialisasi tersebut telah melakukan himbauan ke KPP agar persyaratan 8 layanan ungulan tersebut dapat diketahui oleh Wajib Pajak dengan menempelkannya dalam TPT sehingga mudah terlihat.

Adapun 8 layanan unggulan dan persyaratannya adalah sebagai berikut :

A. PERSYARATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
     PENDAFTARAN NPWP

1. Biaya atas Jasa Pelayanan : Tidak ada biaya. 
2. Persyaratan Administrasi :
   (a) Persyaratan NPWP untuk WP Orang Pribadi yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
   (a.1.) Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor;
   (a.2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
         
   (b) Persyaratan NPWP untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
   (b.1) Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
   (b.2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
   (b.3) Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
    
   (c) Persyaratan NPWP untuk WP Badan
   (c.1) Fotocopy Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
   (c.2) Fotocopy KTP salah seorang pengurus, atau Paspor disertai Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing;
   (c.3) Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.Catatan:
   Dalam hal pemohon berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta, cukup melampirkan Fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya.
     
   (d) Persyaratan NPWP untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong
   (d.1) Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan;
   (d.2) Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.
     
   (e) Persyaratan NPWP untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong
   (e.1) Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Joint Operation
   (e.2) Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota Joint Operation ;
   (e.3) Fotocopy KTP salah seorang pengurus, atau Paspor disertai Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang – kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
    
   (f) NPWP untuk KPS/PSC
   (f.1) Formulir pendaftaran dan perubahan data WP (KP.PDIP.4.1-00) yang telah diisi, ditandatangani dan dilampiri:
   (f.2) Fotocopy KTP/paspor Pimpinan/ Penanggungjawab BUT;
   (f.3) Fotocopy IKTA Pimpinan/Penanggungjawab BUT;
   (f.4) Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
   (f.5) Fotocopy Surat Persetujuan dari BP Migas;
   (f.6) Fotocopy Certificate of Incorporation Of Offshore Company,
   (f.7) Fotocopy PSC Contract;
   (f. 8 ) Fotocopy Assignment Agreement between Operator and Share Holder (bila ada);
   (f.9) Fotocopy Farm In Farm Out Agreement (bila ada); 
   (f.10) Fotocopy Sales and Purchase Agreement (bila ada);
   (f.11) Asli Surat Kuasa dengan materai secukupnya bagi Pengurus yang diwakili (bila ada).

B. PERSYARATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGUKUHAN
     PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

1. Biaya atas Jasa Pelayanan : Tidak ada biaya.
2. Persyaratan Administrasi :
   (a) Persyaratan NPPKP untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
   (a.1) Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
   (a.2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
   (a.3) Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang;
     
   (b) Persyaratan NPPKP untuk WP Badan
   (b.1) Fotocopy Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
   (b.2) Fotocopy KTP salah seorang pengurus, atau Paspor disertai Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
   (b.3) Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
     
   (c) Persyaratan NPPKP untuk Bendaharawan sebagai Pemungut / Pemotong
   (c.1) Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan;
   (c.2) Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.(d) Persyaratan NPPKP untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut / Pemotong
   (d.1) Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Joint Operation;
   (d.2) Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota Joint Operation;
   (d.3) Fotocopy KTP salah seorang pengurus, atau Paspor disertai Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang – kurangnya lurah atau Kuala Desa bagi orang asing.
    
   (e) NPPKP untuk KPS/PSC
   (e.1) Formulir pendaftaran dan perubahan data WP (KP.PDIP.4.1-00) yang telah diisi, ditandatangani dan dilampiri:
   (e.2) Fotocopy KTP/paspor Pimpinan/ Penanggungjawab BUT;
   (e.3) Fotocopy IKTA Pimpinan/Penanggungjawab BUT;
   (e.4) Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
   (e.5) Fotocopy Surat Persetujuan dari BP Migas;
   (e.6) Fotocopy Certificate of Incorporation of Offshore Company,
   (e.7) Fotocopy PSC Contract;
   (e.8 ) Fotocopy Assignment Agreement between Operator and Share Holder (bila ada);
   (e.9) Fotocopy Farm In Farm Out Agreement (bila ada);
   (e.10) Fotocopy Sales and Purcase Agreement (bila ada);
   (e.11) Asli Surat Kuasa dengan materai secukupnya bagi pengurus yang diwakili (bila ada).

C. PERSYARATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI
     PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Biaya atas Jasa Pelayanan : Tidak ada biaya.
2. Persyaratan Administrasi:
   Permohonan disampaikan Wajib Pajak dengan cara:
   (a) mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa PPN; atau
   (b) dengan surat tersendiri.
   Permohonan harus dilampiri dengan:
   (c) Dalam hal penyerahan BKP/JKP atau pemanfaatan JLN dilampiri dengan FP Keluaran dan FP Masukan termasuk dokumen pendukung: Faktur penjualan/ pembelian; Bukti pengiriman/penerimaan barang; Bukti pembayaran/ penerimaan uang.
   (d) Dalam hal impor BKP dilampiri dengan PIB dan SSPCP; Laporan Pemeriksaan Surveyor/LPS jika diwajibkan; Surat Kuasa/dokumen lain dari PPJK dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
   (e) Dalam hal ekspor BKP dilampiri dengan PEB; Instruksi pengangkutan (B/L) dan packing list; Fotokopi wesel ekspor/bukti penerimaan uang, atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi; Polis asuransi asli/fotokopi yg telah dilegalisasi; Sertifikasi dari instansi terkait, jika diwajibkan.
   (f) Dalam hal penyerahan kepada pemungut dilampiri dengan Kontrak/SPK/surat pesanan atau dokumen sejenis; SSP

D. PERSYARATAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
     KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

1. Biaya atas Jasa Pelayanan : Tidak ada.
2. Persyaratan Administrasi:
   (a) Permohonan disampaikan Wajib Pajak dengan menyampaikan nama bank penerima dan nomor rekening Wajib Pajak;
   (b) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan dahulu dengan utang pajak (pusat maupun cabang-cabangnya);
   (c) Kelebihan tersebut juga dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau utang pajak atas nama WP lain dengan persetujuan WP;
   (d) Perhitungan di atas dilakukan dengan pemindahbukuan (dapat dilihat pada pelayanan Pemindahbukuan).

E. PERSYARATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN
     PENETAPAN PAJAK

1. Biaya atas Jasa Pelayanan : Tidak ada biaya.
2. Persyaratan Administrasi :
   (a) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   (b) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP;
   (c) Mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan lengkap;
   (d) Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB / SKPKBT / SKPN / SKPLB atau tanggal pemotongan/pemungutan pajak, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   (e) Satu surat keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak (satu skp atau pemotongan/pemungutan pajak) dengan melampirkan fotokopi skp atau bukti pemotongan/pemungutan pajak yang diajukan keberatan;
   (f) Ditandatangani oleh Pengurus. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus bermeterai.

F. PERSYARATAN PENYELESAIAN PEMBERIAN IJIN PRINSIP
     PEMBEBASAN PPh Ps. 22 IMPOR

1. Biaya atas Jasa Pelayanan : Tidak ada biaya.
2. Persyaratan Administrasi:
   (a) Perhitungan PPh terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima;
   (b) Rencana impor dan fotokopi masterlist yang masih berlaku untuk pembebasan PPh Pasal 22 Impor barang modal, realisasi impor untuk perpanjangan SKB PPh Pasal 22 Impor;
   (c) Daftar pemberi penghasilan dan fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun sebelumnya

G. PERSYARATAN PENYELESAIAN SURAT KETERANGAN
     BEBAS (SKB) PEMUNGUTAN PPh Ps. 22 IMPOR

1. Biaya atas Jasa Pelayanan : Tidak ada biaya.
2. Persyaratan Administrasi : Dokumen ImporCatatan : Wajib Pajak masih mempunyai kuota sesuai ijin prinsip yang
   telah dikeluarkan.

H. PERSYARATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN WP
      ATAS PENGURANGAN PBB

1. Biaya atas Jasa Pelayanan : Tidak ada biaya
2. Persyaratan Administrasi:
   (a) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan(b) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung:
   (b.1) Sejak Tanggal diterimanya SPPT atau SKP; atau
   (b.2) Sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa(c) Telah melunasi PBB untuk tahun sebelumnya atas obyek pajak yang sama(d) Permohonan dilampiri:
   (d.1) Untuk perorangan:
             – Fotocopy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan
                permohonan pengurangan;
             – Fotocopy Kartu Tanda Anggota Veteran, bagi anggota Veteran.Catatan: Permohonan dapat diajukan secara kolektif(d.2) Untuk Wajib Pajak Badan:
             - Fotocopy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan
                pengurangan;
             - Fotocopy SPT PPh tahun pajak terakhir beserta lampirannya;
             - Laporan Keuangan.

Dengan layanan unggulan ini diharapkan Wajib Pajak diberi kemudahan dan semakin diberikan kepastian dalam melakukan kewajibannya dan membantu pihak KPP dalam melaksanakan tugasnya. Semoga pihak DJP juga terus terpacu untuk semakin banyak menyediakan layanan-layanan unggulan yang lain.

Anda bekerja di bagian divisi pajak? Siap-siaplah angkat koper dan cari pekerjaan lain di luar bidang pajak. Perusahaan tidak bisa lagi memanfaatkan tenaga Anda untuk menangani urusan pajak karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya bersedia menerima bos besar atau konsultan pajak. Bukan Anda.Ini sama sekali bukan joke. Beberapa KPP di wilayah Jakarta sudah tegas-tegas menolak berurusan dengan karyawan perusahaan. Mereka hanya bersedia bertemu dengan direksi, atau konsultan pajak yang mendapat kuasa dari direksi perusahaan. (Bisnis Indonesia)

Demikian salah satu berita surat kabar atas keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 (beserta lampiran) tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Hampir di setiap milis perpajakan, tanggapan atas PMK ini sangat beragam bahkan bisa dibilang heboh banget. Terkadang ada beberapa issue tak sedap dibelakangnya, semisal : akan banyak karyawan bagian pajak yang akan di pecat, hanya Direktur dan Komisaris yang boleh melaporkan SPT ke KPP, dunia usaha udah susah dibikin tambah susah, tidak bussiness friendly , bahkan menuntut mundur Ibu Sri Mulyani tercinta.

Yang tidak dapat dikesampingkan juga adalah upaya-upaya beberapa pegawai DJP yang dengan gigih berusaha menjelaskan dasar-dasar PMK 22 tersebut dari mulai apa arti seorang kuasa wajib pajak, apa arti Wajib Pajak, siapa penanda tangan SPT, sampai penjelasan tentang konsultan pajak. Meski belum dapat memuaskan semua pihak namun upaya tersebut patutlah dihargai. Kebetulan PMK ini terbit belum didampingi oleh Surat Edaran Dirjen Pajak sebagai petunjuk lebih lanjut pelaksanaannya.

Upaya pihak DJP untuk memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan di lapangan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SE-16/PJ./2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penegasan Sehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa Dengan Surat Kuasa Khusus. Dalam Surat Edaran tersebut terutama pada point.11 ditegaskan apa yang menjadi perdebatan dalam PMK No.22 yaitu :

1. Pengurus, komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali serta karyawan Wajib Pajak yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakann dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan dapat melaksanakan hak dan/atau kewaiban perpajakan Wajib Pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus.
2. Dokumen perpajakan seperti Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak dapat ditandatangani oleh pejabat/karyawan yang ditunjuk oleh Wajib Pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus.
3. Penyerahan dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu, tidak memerlukan surat kuasa khusus atau surat penunjukkan.

Dengan keluarnya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan polemik yang berkaitan dengan Kuasa Wajib Pajak dapat mereda dan semua pihak dapat mengambil manfaat yang berguna atas diskusi yang telah terjadi.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak, maka berikut ini disampaikan rangkuman hasil wawancara Media Indonesia dengan Dr. Darmin Nasution, Direktur Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang baik yaitu: keadilan (equity), kemudahan {simple and understandable), waktu dan biaya yang efisien bagi institusi maupun Wajib Pajak, distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis, serta struktur pajak yang dapat mendukung stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung semua itu Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi yang didasari 4 (empat) pilar, yaitu:

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi yang digulirkan mulai tahun 2002 terus dikembangkan, akhir tahun 200/ seluruh kantor pajak di Jawa telah modern yang akan disusul seluruh Indonesia pada akhir tahun 2008.

Ciri khas kantor modern ini selain seluruh sitem administrasinya dibangun berbasis Teknologi Informasi (TI) sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat juga organisasinya dibangun berdasarkan fungsi sehingga diharapkan dapat menuntaskan segala macam pekerjaan tanpa harus khawatir tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya, tugas-tugas dibagi habis sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan, setiap pekerjaan dilengkapi dengan SOP (StandartOperating’Procedure), untuk memudahkan pelaksanaannya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di kantor modern dibentuk Account Representative (AR) yang bertugas melayani dan memutakhirkan data/ informasi Wajib Pajak yang menjadi tanggungannya.

Sumber Daya Aparatur juga ditingkatkan kualitasnya melalui training, pengujian (tes), peringkat jabatan, indikator kunci kinerja, dan penerapan kode etik yang ketat.

Dari jumlah SDM yang ada dirasakan masih kurang memenuhi kebutuhan terutama tenaga pemeriksa fungsional dan TI, jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang ada baru sekitar 2.000 orang, idealnya sekitar 25% dari 30.000 pegawai yang ada.

Dalam organisasi yang baru ini dibentuk Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur yang bertugas mengawasi aparat pajak (semacam provost).

Amandemen Undang Undang PerpajakanDalam rangka mengakomodasi pengaruh perkembangan ekonomi dan sosial, maka undang undang perpajakan senantiasa perlu disempurnakan untuk dapat menaikkan daya saing para pelaku ekonomi.Amandemen ini juga lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan aparat pajak, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan integritas dan mutu hasil pekerjaan.

Intensifikasi Pajak

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan self assessment oleh Wajib Pajak dilakukan intensifikasi dengan lebih sistematik dan terstandar. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diinstruksikan membuat mapping dan profiling seluruh Wajib Pajaknya dimulai dengan 200 Wajib Pajak terbesar, dengan demikian dapatlah ditentukan beberapa rasio keuangan yang menjadi benchmark untuk tiap jenis/kelompok usaha yang dapat dipakai sebagai indikator kewajaran. Jika diketahui ada Wajib Pajak yang rasio keuangannya tidak sesuai dengan benchmark-nya, maka Wajib Pajak tersebut harus memberi penjelasan dan membetulkan SPT-nya, jika tidak bersedia akan dilakukan pemeriksaan dan dapat diteruskan dengan penyidikan.

Beberapa program lain yang dikembangkan dalam intensifikasi ini misalnya Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) yang dapat mengadu seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya untuk menguji kebenaran pelaporannya. Program lain adalah aktivasi WP Non Filler (WP terdaftar tetapi tidak memasukkan SPT) yang dilakukan dengan komunikasi telepon berbasis TI. Selain itu Kantor Pusat DJP berdasarkan benchmarkie\ah memanggil para Wajib Pajak dari sektor yang sedang booming, yaitu kelapa sawit, real estate dan konstruksi untuk membetulkan SPT masing-masing.

Ekstensifikasi

Jumlah penduduk Indonesia 220 juta atau 55 juta Kepala Keluarga, atau kalau dianggap yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak adalah separuhnya atau 27,5 juta berarti sejumlah itu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, ternyata yang memiliki NPWP masih sangat sedikit yaitu 4 juta. Oleh karena itu ekstensifikasi terus menerus digalakan, kali ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan’ yaitu: property, pemberi kerja, dan profesi.

Namun pendekatan cara ini ada batas waktunya dan kemungkinan tahun depan akan diganti dengan cara menggunakan peta bfok yang ada dalam administrasi PBB.

Mengingat ekstensifikasi ini tidak dapat dilakukan sendiri ofeh Direktorat Jenderal Pajak, maka dijalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan para kepala daerah, gubernur, bupati/ walikota. Apabila penerimaan pajak meningkat tentunya APBD juga akan meningkat karena selain Bagi Hasil Pajak (PPh Orang Pribadi + PPh Pasal 21 dan PBB) yang diperoleh daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang 70% nya bersumber dari pajak juga akan meningkat.

Sebagai penutup diingatkan bahwa bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang bisa membiayai keperluannya sendiri, maka dari itu milikilah NPWP dan bayar pajak. (Gty/S-5)

Media Indonesia; Selasa, 30 Okt 2007